Kontak Kami: (+6221) 344 9335
KMA Bertekad Mengembalikan Kedudukan MA Sebagai Judex Juris

Jakarta, IKAHI.OR.ID - Pidato Ketua Mahkamah Agung RI H.M Syarifuddin bertekad mengembalikan kedudukan MA sesuai hakikatnya sebagai Judex Juris dan mendorong penyelesaian perkara selesai ditingkat Judex Pactie. Pidato tersebut  disampaikan dari gedung MA di hadapan para pimpinan MA dan para hakim agung serta disiarkan secara streaming via YouTube.

Dalam pelaksanaan core business Mahkamah Agung (MA) dan badan  peradilan yang berada di bawahnya yaitu penyelesaian perkara maka MA akan terus meningkatan fungsi manajemen penanganan perkara dengan cara penataan dan pembinaan  dministrasi dan teknis yudisial.

Syarifuddin mengibaratkan managemen pembinaan administrasi dan teknis yudisial bagaikan anatomi sungai, mulai dari hulu hingga ke hilir.

“”Di hulu, penataan dan pembinaan dilakukan dengan peningkatan  akseptabilitas putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu dengan peningkatan kapabilitas hakim dan aparatur peradilan di tingkat pertama, serta terus melakukan pembaruan hukum acara untuk menjamin terpenuhinya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan,” jelasnya.

Di level tengah, penataan dan pembinaan penanganan perkara  dilakukan dengan pengefektifan fungsi pengadilan tingkat banding,  sehingga sedapat mungkin perkara selesai di tingkat judex facti, dengan penjatuhan putusan dan penetapan yang dapat menyeimbangkan antara  pemenuhan rasa keadilan, jaminan kepastian hukum, dan pemberian  kemanfaatan. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengadilan tingkat  banding untuk memastikan percepatan penyelesaian perkara dan peningkatan kualitas putusan ini, sesuai dengan amanat cetak biru  terkait sistem pengelolaan organisasi yang terdesentralisasi.

Di hilir atau muara, penataan dan pembinaan dilakukan dengan  mengembalikan kedudukan Mahkamah Agung sesuai hakikatnya sebagai  judex juris, dengan penguatan pelaksanaan sistem kamar dan pemberdayaan pemilahan perkara.

Syarifuddin yang juga merupakan Ketua Alumni UII  ini menjelaskan bahwa setiap tahun perkara yang masuk ke Mahkamah Agung terus meningkat. Pada tahun 2020 saja pada Kamar Perdata  tercatat jumlah perkara perdata yang masuk mencapai 2.808 perkara, ditambah sisa perkara tahun lalu beban perkara mencapai  2.812 perkara, diputus sebanyak 1.375 perkara dan terdapat 17,03% perkara belum diminutasi.

Kemudian pada Kamar Pidana tercatat jumlah perkara pidana yang masuk mencapai 2.364 perkara, ditambah sisa perkara tahun lalu beban perkara mencapai 2.577 perkara, diputus sebanyak 1.455 perkara dan terdapat 64,73% perkara belum diminutasi. Lalu pada Kamar Agama Tercatat jumlah perkara agama dan jinayat yang masuk mencapai 426 perkara, ditambah sisa perkara tahun lalu beban perkara  mencapai 623 perkara, diputus sebanyak 314 perkara dan terdapat  2,93% perkara belum diminutasi.

Kemudian pada Kamar Militer tercatat jumlah perkara militer yang masuk mencapai 115 perkara,  diputus sebanyak 47 perkara dan terdapat 4,39% perkara belum diminutasi.

Sedangkan pada Kamar Tata Usaha NegaraTercatat jumlah perkara tata usaha negara yang masuk mencapai  2.802 perkara, diputus sebanyak 1.644 perkara dan terdapat 10,92%  perkara belum diminutasi.

“Sehingga  sampai dengan 30 April 2020, keseluruhan beban perkara Mahkamah Agung  mencapai 8.732 perkara dan baru diputus sebanyak 55,37% dengan  sisa perkara sejumlah 3.897 perkara. Sehingga penting bagi mahkamah agung untuk mengembalikan kedudukan Mahkamah Agung sesuai hakikatnya sebagai  judex juris dengan penguatan pelaksanaan sistem kamar dan  pemberdayaan pemilahan perkara. Jadi perkara masuk ke MA dapat ditekan”, ucap Ketua MA periode 2020-2025 tersebut.

 

Syamsul Arief