Kontak Kami: (+6221) 344 9335
Bayang-bayang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H.

Sekretaris Advokasi, Kehumasan dan Pengabdian Masyarakat PP IKAHI

Pengantar
Para hakim tidak pernah mengharapkan atau bahkan membayangkan menjadi terlapor pada sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), karena sanksi pada MKH dapat mengkhiri karir hakim dan merusak reputasi para hakim lainnya dalam naungan korps Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Pengurus Pusat IKAHI dalam proses sidang MKH memiliki tanggungjawab pendampingan sebagai tim pembela dengan harapan dapat mengungkap fakta yang sebenarnya atau fakta yang dapat meringankan terlapor sehingga dapat dibebaskan dari dugaan pelanggaran KEPPH atau setidak-tidaknya hakim terlapor dapat dijatuhi sanksi dengan kualifikasi ringan.

KEPPH diatur melalui  Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009- 02/SKB/P.KY/IV/2009 yang terdiri dari 10 Prinsip yakni 1).Berperilaku Adil, 2).Berperilaku Jujur, 3).Berperilaku Arif dan Bijaksana, 4).Bersikap Mandiri, 5).Berintegritas Tinggi, 6).Bertanggung Jawab, 7).Menjunjung Tinggi Harga Diri, 8).Berdisplin Tinggi, 9).Berperilaku Rendah Hati, 10).Bersikap Profesional. Selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 P/HUM/2011 yang dibacakan tanggal 9 Februari 2012 KEPPH prinsip Berdisiplin Tinggi butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta Prinsip Bersikap Profesional butir-butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4. telah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.

Untuk melaksanakan KEPPH diatur pula Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 -02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Ketentuan Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Pedoman Perilaku Hakim.

Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 5 dijelaskan pengertian perilaku hakim adalah sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi. Frasa dapat dilakukan kapan saja memiliki 2 (dua) makna yakni 1). Pada saat menjabat sebagai hakim dan 2). Dalam segala aktifitas hakim.

Pada saat menjabat hakim bila dihubungkan dengan pengaduan terhadap pelanggaran KEPPH dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan maka terdapat pengecualian yakni terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) huruf G “Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti adalah pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada Pengaduan sebelumnya”.

Adanya kriteria pengaduan tersebut untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para hakim atas pelaporan/pengaduan yang sewenang-wenang. Secara filosofi "pihak yang mengetahui dan sekaligus merasa dirugikan atas dugaan pelanggaran KEPPH berkewajiban sesegera mungkin membuat pelaporan/pengaduan agar diperoleh fakta-fakta yang lengkap dan tidak merugikan nasib para hakim dikemudian hari". Misalnya terjadi dugaan pelanggaran etik hakim yang dilaporkan setelah 15 (lima belas) tahun dari waktu kejadian maka tentu ada keterbatasan pembuktian, daya ingat pelapor, saksi-saksi termasuk hakim terlapor mengenai peristiwa yang diduga termasuk muatan pelanggaran KEPPH.

Bahkan pada proses hukum pidana saja, terdapat masa daluarsa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHP yang diberlakukan untuk menjamin kepastian hukum. Namun pengaduan yang diperiksa oleh Komisi Yudisial berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat tidak menentukan adanya batasan waktu pelaporan/pengaduan, baik sebagaimana dimaksud Pasal 9 tentang persyaratan laporan maupun ketentuan di dalam Pasal 34 ayat (1) yang mengatur “sidang panel dilaksanakan untuk memutus a. Laporan dapat dilanjuti atau b. Laporan tidak dapat ditindak lanjuti”.

Untuk itu, semestinya terdapat mekanisme yang sama antara MA dan KY mengenai kriteria laporan/pangaduan yang dapat atau tidak dapat ditindak lanjuti sehingga para hakim memperoleh kepastian hukum terhadap pelaporan/pengaduan yang tidak berdasar. Hakikat kewenangan pengawasan KY berdasarkan konstitusi adalah menjaga dan menegakkan kerhomatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sehingga semestinya kriteria laporan tidak dapat ditindak lanjuti pada KY termasuk “fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada Pengaduan sebelumnya”.

 

Majelis Kehormatan Hakim

Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012 – 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Penjatuhan sanksi berat karena pelanggaran atas Pasal 5 ayat (3) huruf a dan e, Pasal 6 ayat (2) huruf d dan e, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b, Pasal 7 ayat (3) huruf b, e, f, dan j, Pasal 9 ayat (4) huruf b dan g, Pasal 9 ayat (5) huruf a, d dan j, Pasal 11 ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 ayat (4) huruf c Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Sanksi berat terdiri dari a. pembebasan dari jabatan, b. hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, c. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun, d.pemberhentian tetap dengan hak pensiun, e. pemberhentian tidak dengan hormat. Adapun yang dimaksud hasil pemeriksaan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh :

Ø  Tim Pemeriksa MA / Badan Pengawasan Mahkamah Agung berdasarkan PERMA Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan.

Ø  Komisi Yudisial berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat.

Ø  Tim bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 -02/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.

Badan Pengawasan MA mengeluarkan rekomendasi sanksi berat atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan tinggi (Pasal 7 PERMA 9/2016) atau tim pemeriksa sebagaimana dimaksud PERMA 9/2016 Bagian Kedua Pembentukan Tim Pemeriksa sedangkan Komisi Yudisial mengeluarkan usul penjatuhan sanksi berdasarkan Putusan Sidang Pleno Komisi Yudisial yang dilakukan oleh majelis yang terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota atau paling sedikit 5 (lima) orang anggota sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal  44 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat.

Selanjutnya atas permohonan sidang MKH yang diajukan oleh Ketua Kamar Pengawasan maupun Komisi Yudisial, Ketua Mahkamah Agung (apabila setuju) mengeluarkan surat persetujuan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim dengan komposisi 3 (tiga) orang hakim agung dan 4 (empat) orang komisioner Komisi Yudisial (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012 – 04/PB/P.KY/09/2012) termasuk beberapa diantaranya komisioner yang menjadi anggota pada sidang pleno komisi yudisial.

Keterlibatan komisioner komisi yudisial pada sidang majelis kehormatan hakim yang ikut memutus terlapor pada sidang pleno komisi yudisial dapat dikualifikasikan parsial karena disaat yang sama komisioner komisi yudisial memiliki kepentingan untuk mempertahankan hasil sidang pleno Komisi Yudisial. Kalau diumpamakan dalam sistem peradilan pidana maka polisi selaku penyidik juga dapat bertindak selaku pengadil atau hakim yang mengadili perkara pada tingkat pertama juga mengadili perkara yang sama pada tingkat banding padahal hal demikian terlarang dilakukan karena ada kepentingan hakim mempertahankan argumentasinya pada tingkat pertama. Selain itu, jumlah anggota MKH yang lebih banyak dibandingkan perwakilan dari Mahkamah Agung menambah sahih dominasi Komisi Yudisial pada sidang MKH.

Kalau kemudian MKH disebut sebagai tempatnya mengadili pelanggaran etik hakim maka anggota MKH harus terbebas dari kepentingan putusan dan dominasi penentu hasil akhir dari MKH. Bandingkan dengan Majelis Kehormatan di Mahkamah Konstitusi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Majelis Kehormatan berdasarkan ketentuan Pasal 5 PERMK 2/2014 terdiri dari 1 (satu) orang hakim MK,  1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial, 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi, 1 (satu) orang hakim  Guru Besar dalam bidang hukum dan 1 (satu) orang hakim  tokoh masyarakat. Kelima unsur di atas bukanlah pihak yang memberikan rekomendasi dibentuknya MKH karena pembentukan MKH diusulkan oleh Dewan Etik MK yang terdiri dari mantan hakim MK, Guru Besar dalam bidang hukum dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) PERMK 2/2014. Dengan model semacam ini maka anggota majelis kehormatan tidak akan terpengaruh oleh usulan pembentukan MKH serta tidak ada dominasi dari satu sektor tertentu yang dapat menentukan hasil akhir dari putusan MKH.

Konsep ideal MKH juga terciderai apabila dalam proses MKH masih dihadiri saksi-saksi atau pembuktian dari pelapor yang semestinya hanya disampaikan pada proses pemeriksaan di Tim Pemeriksa MA / Badan Pengawasan MA atau Komisi Yudisial atau Tim Pemeriksa Bersama. Hal ini karena di dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 04/PB/P/KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim diatur dalam Pasal 1 angka 1 “Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat.

Selanjutnya ketentuan Pasal 7 angka (3) dan (4) “Majelis Kehormatan Hakim harus memberikan kesempatan yang cukup pada terlapor untuk membela diri, baik secara lisan maupun tertulis dan terlapor dapat mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti lain untuk mendukung pembelaan diri".

 

Simpulan

Bayangan proses MKH hendaknya sekedar diketahui namun tidak untuk dibayangkan karena dalam menuju Peradilan Indonesia Yang Agung maka semestinya para hakim taat dan patuh pada KEPPH. Kualifikasi pelaporan/pengaduan yang tidak layak ditindaklanjuti oleh KY perlu disesuaikan dengan PERMA 9/2016 agar memberikan kepastian hukum bagi para hakim.

Proses sidang MKH belum imparsial karena Komisioner Komisi Yudisial yang menjadi anggota MKH berpotensi tersandera Putusan bersama pleno Komisi Yudisial, bahkan dominasi Komisi Yudisial semakin tampak dari jumlah anggota MKH yang lebih banyak sehingga atas dasar itu perlu dilakukan revisi  :

-      agar anggota KY yang memutus perkara pada rapat pleno tidak menjadi anggota MKH.

-      agar jumlah anggota MKH yang berasal dari KY jumlahnya sama dengan anggota MKH dari Mahkamah Agung kemudian ditambah 1 (satu) orang lainnya dari tokoh dibidang hukum yang disetujui kedua lembaga.